Pengemudi Ojol Demo Besar-besaran, Desak Pemerintah Revisi Peraturan Tarif Layanan

Azura Team • 2024-09-03

Azura Labs - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) kembali turun ke jalan, menuntut perubahan signifikan dalam regulasi tarif layanan. Demo besar-besaran ini digelar sebagai bentuk protes terhadap disparitas tarif yang mereka terima dari berbagai aplikasi ojol, serta sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan.

Para pengemudi ojol menuntut adanya revisi dan penambahan pasal dalam Permenkominfo No 1 Tahun 2012, sehingga regulasi tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan dan melindungi hak-hak para pengemudi. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap praktik bisnis para aplikator yang dianggap tidak adil.

Tanggapan Kominfo

Menanggapi tuntutan para pengemudi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui kompleksitas masalah ini. Juru Bicara Kominfo, Wayan, menyatakan bahwa penyelesaian masalah tarif ojol tidak bisa dilakukan secara sederhana.

"Jadi kalau saya jawab akan begini akan begitu, belum tentu sama, belum tentu bisa, karena keterkaitannya dengan kementerian/lembaga lain," ujar Wayan saat acara Ngopi Bareng di Kantor Kominfo, Jumat (30/8/2024).

Wayan menjelaskan bahwa Permenkominfo No 1 Tahun 2012 mengatur layanan paket kiriman logistik, bukan secara spesifik mengatur tarif layanan ojol. "Ada istilah namanya layanan paket kiriman, itu yang diatur dalam Permenkominfo, misalnya bapak kirim paket dari sini ke Lampung atau ke Bali dikirim pakai JNE, itu yang diatur," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait tarif ojol, dibutuhkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. "Makanya jawaban tadi, kami harus berkoordinasi dulu. Karena untuk urusan ojol ini banyak kementerian/lembaga yang terlibat," kata Wayan.

Tuntutan Lengkap Para Pengemudi Ojol

Selain revisi peraturan, para pengemudi ojol juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya, antara lain:

Hapus program tarif hemat: Para pengemudi menolak program tarif hemat yang dianggap tidak manusiawi dan merugikan.
Penyeragaman tarif: Mereka menuntut agar tarif layanan pengantaran barang dan makanan diseragamkan di semua aplikasi.
Tolak promosi berbayar: Para pengemudi menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mereka.
Legalisasi ojek online: Mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang secara resmi mengakui keberadaan ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Tantangan dan Solusi

Masalah yang dihadapi oleh para pengemudi ojol merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan aplikasi, hingga para pengemudi sendiri. Untuk mencari solusi yang tepat, diperlukan dialog yang konstruktif antara semua pihak yang terlibat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain :

Peningkatan koordinasi antar kementerian : Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar kementerian terkait untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan adil bagi semua pihak.
Dialog dengan para pelaku industri : Pemerintah perlu melibatkan para pelaku industri ojek online dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Penguatan pengawasan : Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik bisnis para aplikator untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pengemudi.
Peningkatan literasi digital : Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital para pengemudi agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mampu memanfaatkan teknologi dengan baik.

Demo besar-besaran yang dilakukan oleh para pengemudi ojol menjadi sorotan publik dan menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan pengemudi ojol masih menjadi isu yang mendesak. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan menciptakan ekosistem transportasi online yang adil dan berkelanjutan.

Baca Juga :